ANGGOTA DPR RI Neng Eem bersama para kader PC PMII Cianjur dalam rangka memperingati hari kartini

    CIANJUR-Perempuan Indonesia merupakan perempuan yang tangguh. Itu tercermin dengan ketangguhan RA Kartini. Seperti ungkapan Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, saat menyampaikan motivasi bagi perempuan dalam Diskusi Publik Korp Putri PC PMII Kabupaten Cianjur, di Auditorium KNPI Cianjur, (22/4) Kemarin.

    Dalam kesempatan itu, Neng Eem mengatakan, di era moderenisasi perempuan Indonesia harus mampu memajukan Indonesia di berbagai sektor pembangunan, terutama pembangunan manusia. Sebab sosok seorang perempuan dalam keluarga sangat fundamental dalam membangun pendidikan anaknya.

    "Tanggungjawab kita sebagai seorang perempuan sebetulnya dobel, secara sosial kita harus mampu memajukan pendidikan, dan mewujudkan kesetaraan. Sementara kita pun harus mampu mengayomi keluarga supaya keharmonisan dalam keluarga terus terjalin," ungkap wakil rakyat dari Fraksi PKB ini.

    Ketangguhan tersebut cukup bisa dibuktikan oleh sosok perempuan seperti RA Kartini, selain salah satu perempuan Indonesia yang diakui dunia sebagai aktifis perempuan. Dia pun merupakan salah satu santri dari Kiayi sohor di Jawa. Ia yang memplopori penulisan Bahasa Jawa dengan tulisan Arab.

    "Jadi untuk melancarkan pengetahuan dan pendidikan ajaran agama Islam, gurunya menulis buku berbahasa Jawa dengan tulisan Arab, supaya tidak dapat dimengerti oleh para penjajah," tuturnya.

    Semangat dan keyakinan RA Kartini, kata Eem, perlu ditiru oleh setiap perempuan Indonesia.
    "Tidak jarang kita mendapatkan situasi sulit, namun ketika berputusasa, maka itulah titik kerugian kita, tetapi ketika kita terus mempunyai semangat dan keyakinan dalam mendapatkan kesulitan, dan mampu bangkit, maka itulah titik kesuksesan kita," tandasnya.

    Sementara itu, Ketua Kopri PC PMII Cianjur, Siti Rohmah mengatakan, sebagai mahasiswa putri tentunya kita pun menyerap apa yang dilakukan oleh RA Kartini. Namun apa yang diajarkan Kartini tidak hanya dipahami saja, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan nyata.

    "Kami yakin perempuan, Indonesia bisa lebih maju dan mampu mewarnai pembangunan bangsa, dimulai dari semangat menycari ilmu di bangku perkuliahan, sampai saatnya dalam rumah tangga ilmu itu harus diamalkan kepada anak kita dan dunia kerja kita," ungkapnya.(cr4) 

    ,

    NENG Eem serap aspirasi masyarakat di Cianjur, Selasa (18/4/2018)


    CIANJUR-Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyerap Aspirasi Masyarakat (Asmas) di Gedung GGM Jalan Ir H Djuanda Panembong Cianjur, Selasa (18/4/2018).

    Pada kegiatan yang diikuti peserta dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar itu, legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor itu mengatakan, Indonesia memiliki keragaman yang tidak bisa ditolak, sehingga yang diperlukan yaitu alat pemersatu supaya diantara yang berbeda-beda tetap merasa satu bangsa, satu tujuan..

    "Semuanya harus saling membantu dan bersatu antara satu sama lain untuk mewujudkan cita-cita bangsa," ujarnya.

    Mengingat bertepatan dengan Hari Kartini, dalam kesempatan itu, Neng Eem mengatakan, di era moderenisasi perempuan Indonesia harus mampu memajukan Indonesia di berbagai sektor pembangunan, terutama pembangunan manusia. Sebab sosok seorang perempuan dalam keluarga sangat fundamental dalam membangun pendidikan anaknya.

    "Tanggungjawab kita sebagai seorang perempuan sebetulnya dobel, secara sosial kita harus mampu memajukan pendidikan, dan mewujudkan kesetaraan. Sementara kita pun harus mampu mengayomi keluarga supaya keharmonisan dalam keluarga terus terjalin," ungkapnya.

    Salah satu peserta Siti Rohmah mengatakan, sebagai mahasiswa putri tentunya harus menyerap apa yang dilakukan oleh RA Kartini. Namun apa yang diajarkan Kartini tidak hanya dipahami saja, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan nyata.

    "Kami yakin perempuan, Indonesia bisa lebih maju dan mampu mewarnai pembangunan bangsa," ungkapnya.(cr4) 

    Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke II, di Pondok Pesantren Almu'min, Kampung Cipeuteuy RT 03/03, Desa Rawa Belut, Kecamatan Sukaresmi, Senin (16/4).


    CIANJUR-Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz gelar Rapat Dengar
    Pendapat (RDP) ke II, di Pondok Pesantren Almu'min, Kampung Cipeuteuy RT 03/03, Desa Rawa
    Belut, Kecamatan Sukaresmi, Senin (16/4).

    Dalam kesempatan itu banyak hal yang disampaikan legislator dari daerah pemilihan Jabar III yakni
    Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor ini. Antara lain tentang RUU Pendidikan Madrasah dan Pondok
    Pesantren, yang hingga kini masih digojlok di parlemen.

    Menurutnya, dengan turun langsung untuk mendengarkan pendapat dari para penggiat madrasah,
    setidaknya mempunyai bahan untuk disampaikan di rapat melalui aspirasi yang disampaikan warga.
    "Apa yang diinginkan warga ini kita akan bahas dalam rapat," ujarnya.

    Untuk RUU ini, pihaknya menargetkan bisa disahkan menjadi UU pada tahun 2018 ini. "RUU itu harus sudah selesai di tahun masa sidang 2018 ini," tambhanya.

    Menurut Neng Eem, usulan RUU Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren merupakan inisiatif dari Fraksi PKB, dan sudah melalui sejumlah pembahasan. Dia menyatakan, RUU tersebut sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah dan pondok pesantren.

    "RUU ini nantinya dapat mensinergikan kurikulum pada madrasah yang dikelola Kementerian Agama
    dengan pondok pesantren salafiyah," pungkasnya.(jun)

    ,

    Neng Eem sosialisasi empat pilar Sabtu (14/4) di majlis taklim At-takwa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur.


    CIANJUR-Indonesia sebagai negara berdaulat dan besar harus terus dijaga. Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz saat sosialisasi empat pilar negara, Sabtu (14/4) di majlis taklim At-takwa, Kampung Cibadak RT 01/03 Desa Sukanagalih, Kecamatan
    Pacet, Kabupaten Cianjur.

    Dalam kesempatan itu banyak hal yang disampaikan legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor ini, yakni mengingatkan kepada para peserta yang di dominasi ibu-ibu tentang peran ibu dalam menjaga kedaulatan negara.

    "Perempuan bagian penting dari kehidupan secara umum. Perempuan memiliki peran sangat penting
    dalam menjaga ketahanan pangan dan pengolahan sumber daya alam," ujarnya.

    Selain itu, Neng Eem mengingatkan kepada para ibu agar tidak hanya berjuang bagi keluarganya,
    tetapi juga berkiprah lebih bagi bangsa dan negara. "Perempuan sebagai pendidik pertama dan
    utama dalam keluarga menjadi harapan dalam menciptakan generasi yang diharapkan bagi bangsa, negara dan agama,"  imbuhnya.

    Pada kegiatan itu pula, Neng Eem menyampaikan beberapa point yang harus dimaknai dalam berbangsa dan bernegara, sebab kondisi politik hari ini tidak setabil.

    "Kita ketahi bersama bahwa situasi politik akan mempengaruhi tatanan hidup berbangsa dan bernegara, namun hal ini tidak disadari oleh masyarakat awam, kami menghimbau agar masyarakat
    tidak terpengaruh dengan situasi politik yang dinamis, dan isu isu yang belum tentu kebenarannya,"
    pungkasnya.(jun)



    BERPRESTSI : Tes tertulis pemilihan mahasiswa berprestasi
    tingkat Rayon I Kopertis IV Jabar di Unsur Cianjur
    CIANJUR-Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur jadi tuan rumah Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) Rayon I Tingkat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IV Jawa Barat tahun 2018.  Ada delapan peserta dari delapan Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Rayon I mengikuti kegiatan tersebut.
    Pembukaan acara Mawapres digelar di Aula Auditorium Pascasarjana Unsur yang dihadiri oleh perwakilan Kopertis Wilayah IV Jawa Barat, para juri, panitia dan sejumlah undangan. Adapun peserta yang hadir diantaranya, Eka Puspita Rahayu (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pakuan Bogor), Lisna Destriani (FKIP Universitas Suryakancana), Dwi Rochmawati (Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Khaldun Bogor), Indah Ayu Lestari (Fakultas Pertanian Universitas Djuanda Bogor), Adalia Bunga Kosasih (Fakultas Desain Komunikasi Visual Universitas Nusa Putra Sukabumi), Erisa Septiyani (FKIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi), Fahma Eliza Farhat (Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia Cianjur), dan Muhammad Syaiful Romadhon (STT Terpadu Nurul Fikri).
    Wakil Rektor II Unsur Hj Mia Amalia, SH, MH dalam sambutanya mengatakan, bahwa pelaksanaan pemilihan mahasiswa berprestasi diikuti oleh 8 PT yang ada di Rayon I diantaranya, dari Bogor diwakili 3 PT, Cianjur 2 PT, Sukabumi 1 PT dan Depok 1 PT. "Pemilihan ini untuk meningkatkan bidang akademik mahasiswa pada PTS di wilayah Rayon 1 sehingga nantinya jadi barometer pada pelaksanaan proses belajar mahasiswa dan juga untuk memupuk pengembangan akademik di Indonesia," kata WR 2 Unsur.
    Kepala Bidang Ketenagaan, Akademik dan Kemahasiswaan Kopertis Wilayah IV Jawa Barat Dra. Hj. Deece Udansyah, M.Si, dalam sambutanya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Unsur sebagai tuan rumah pada Mawapres tahun ini. Pelaksanaan Mawapres dilangsungkan secara serentak di 7 Rayon di Kopertis Wilayah IV Jawa Barat. "Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Unsur sebagai tuan rumah Mawapres kali ini," kata Deece.
    Menurutnya, kegiatan ini juga untuk memupuk mahasiswa agar lebih beriman, sehat, cakap dan menjadi mahasiswa demokratis serta memiliki watak budi pekerti yang baik, untuk mencerdaskan bangsa. "Membentuk insan cerdas, kompetitif, berkretifitas, memiliki kemampuan sofy skill dan hard skill, cerdas dalam mengikuti pembelajaran, sehingga diberi penghargaan berprestasi, mahasiswa berprestasi tinggi mampu berkomunikasi baik Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris," terangnya.
    Kopertis juga memandang perlu memilih mahasiswa yang sesuai kemampuan melalui tahapan pemilihan secara berjenjang mulai dari Perguruan Tinggi, Rayon, Kopertis hingga tingkat nasional. "Tingkat Rayon dipilih sebanyak 8 perwakilan, selanjutnya akan dipilih juara 1, 2 dan 3 semua serentak di 7 rayon selanjutnya dipilih lagi di tingkat Kopertis yang akan diikuti sebanyak 24 peserta dan akan dipilih 8 terbaik untuk diikutsertakan di tingkat nasional," ujarnya.(nag)

    )* Nanang Rustandi
    GEBRAKAN ekonomi untuk mengatasi berbagai resesi digulirkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sejak dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober 2014.
    Ironisnya sudah berbagai upaya dalam menangani berbagai krisis, salah satunya menekan melambungnya nilai tukar rupiah terhadap dollar mengharuskan Jokowi pontang panting mengeluarkan kebijakan yang diberi nama Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK.


    Nahas, 13 Paket Kebijakan Ekonomi ini hingga kini hanya isapan jempol semata. Tidak banyak yang bisa dirasakan oleh rakyat atas langkah kebijakan tersebut. Bahkan ingin disebut populis Jokowi juga mengeluarkan 203 deregulasi aturan dalam Paket Kebijakan Ekonomi pemerintah, yang hingga kini masih menyisakan sembilan peraturan yang belum diselesaikan.


    Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sempat mengatakan, saat ini progres penyelesaian beleid dari sebanyak 203 peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah diklaim sudah mencapai keberhasilan 96 persen. Peraturan tersebut di antaranya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) hingga Peraturan Menteri (Permen).(merdeka.com edisi 11 April 2016).


    Adapun rincinan paket kebijakan ekonomi itu mulai dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I yang berisi kebijakan, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional, serta meningkatkan investasi di sektor properti.


    Selanjutnya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II ada kemudahan layanan investasi 3 jam, pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday lebih cepat, pemerintah tak pungut PPN untuk alat transportasi, insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikat, dan insentif pengurangan pajak bunga deposito.


    Lebih populis lagi pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III hingga 13 ada target perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR), kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas. Ada deregulasi di bidang perbankan syariah dan upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hasil dari kebijakan ekonomi tersebut tidak satupun yang bisa dirasakan masyarakat kecil secara langsung. Selanjutnya stabilisasi pasokan dan harga daging sapi, peningkatan sektor logistik desa-kota, meningkatkan investasi dan melindungi UMKMK.


    Padahal jika dilihat dari plat form politik pengusung Jokowi dari Partai Pemenang Pemilu 2014 yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selalu mengusung isu-isu ekonomi kerakyatan atau ekonomi yang peduli pada "Wong Cilik", buktinya bukan mereka yang bisa merasakan akan hasil langkah perbaikan ekonomi, malah para pemodal besar bahkan pihak asing yang ongkang-ongkang kaki menikmati semua hasil sumber daya alam Indonesia.


    Jika kita melihat ekonomi kerakyatan sesuai harapan para "Bapak Bangsa (The Founding Father)' Indonesia sering disebut paradigma Ekonomi Pancasila, praktik-praktik Ekonomi Pancasila, implementasi sistem ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi Indonesia). Seperti dikenal ekonomi kerakyatan yakni pemberdayaan masyarakat ekonomi kecil Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

    Jika dilihat dari aturan ekonomi kerakyatan sudah tertuang dalam Undang Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) Nomor 1/1967 dan UU Koperasi Nomor 12/1967. Sejak orde baru gagasan ekonomi kerakyatan sempat muncul, meski saat itu ada pergulatan pemikiran yang terjadi antara kubu ekonomi kerakyatan yang antara lain dimotori oleh Sarbini Sumawinata, dengan kubu ekonomi neoliberal yang dimotori oleh Widjojo Nitisastro. Kubu ekonomi neoliberal muncul sebagai pemenang.


    Perjalanan ekonomi kerakyatan juga muncul tahun 1974 Indonesia sempat diguncang oleh peristiwa Malari, perkembangan perekonomian Indonesia di tangan teknokrat neoliberal boleh dikatakan semakin sulit dibendung.


    Para teknokrat neoliberal, dengan dukungan penuh dari Dana Moneter Intemasional (IMF), Bank Dunia, dan negara-negara kreditur yang tergabung daJam Inter Govermental Group on Indonesia (IGGI), silih berganti memimpin perumusan kebijakan ekonomi Indonesia. Sasaran utama mereka adalah terpeliharanya stabilitas makro ekonomi dan tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya.


    Untuk itu, instrumen utamanya adalah penggalangan modal asing, baik melalui pembuatan utang luar negeri maupun dengan mengundangnya masuknya. investasi asing langsung. Pada mulanya prestasi teknokrat neoliberal, yang sempat dikenal sebagai Mafia Berkeley itu, memang cukup mencengangkan. Terhitung sejak awal Pelita I (1969 -1973), inflasi berhasil dikendalikan di bawah dua digit. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil dipacu dengan rata-rata 6,5 persen pertahun. 

    Implikasinya, pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang pada 1969 masih sekitar USD 90, lahun 1982 berhasil ditingkatkan menjadi USD 520. Bahkan, di penghujung 1980-an, keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan sempat dipuji oleh Bank Dunia. Menurut lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1944 tersebut, keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan patut menjadi contoh bagi negara-negara sedang berkembang lainnya (World Bank, 1990), Tahun 1997, sebelum perekonomian Indonesia ambruk dilanda oleh krisis moneter, pendapatan perkapita penduduk Indonesia sudah berhasil ditingkatkan menjadi USD 1,020.


    Dengan mengemukakan hal itu tentu tidak berarti bahwa perjalanan ekonomi neoliberal sepanjang era Orde Baru tidak berlangsung tanpa kritik. Salah satu kritik yang sering dialamatkan terhadap kebijakan ekonomi yang pro pertumbuhan dan modal asing itu adalah soal melebarnya jurang kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi lndonesia yang cukup mengagumkan itu, ternyata tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan penduduk.


    Kesenjangan pengeluaran antara 10 persen penduduk termiskin dengan 10 persen penduduk terkaya, meningkat dari 1 : 6,5 pada tahun 1970, meujadi 1 : 8,7 pada tahun 1995. Salah seorang pengritik kebijakan ekonomi neoliberal yang cukup terkemuka sepanjang tahun delapan puluhan adalah Mubyarto. Dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1979, Mubyarto dengan tajam mengritik kebijakan ekonomi Orde Baru yang dipandangnya sudah sangat jauh melenceng dari amanat konstitusi.


    Sembari menggaris bawahi pentingnya pendekatan transdisipliner dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, Mubyarto kembali memunculkan semangat ekonomi kerakyatan ke permukaan dengan label Ekonomi Pancasila. Namun demikian, sebagaimana Sarbini, kritik tajam Mubyarto hilang begitu saja seperti ditelan ombak. Bahkan, Mubyarto sendiri kemudian turut ditelan oleh ‘ombak’ Kabinet Pembangunan VI.


    Jika dirunut dari sejarah soal ekonomi kerakyatan dan hasil dari program Paket Kebijakan Ekonominya pemerintahan Jokowi-JK memang masih belum bisa dirasakan menyentuh kebutuhan publik.


    Maka Jokowi memiliki beban untuk mempertanggungjawabkan setiap ucapan, keputusan dan tindakan yang ia lakukan sepanjang dua tahun masa pemerintahannya. Gaya kepimpinannya masih terus mempertahankan politik pencitraan dan festival selfie-rangkaian seremoni yang menunjukkan bahwa Presiden dan para pembantunya nampak bekerja namun padahal mereka hanya ingin meraih hati publik.


    Iapun tidak berhasil menghubungkan agenda politiknya dengan semangat kesejahteraan rakyat yang harus diperkuat. Obsesi Jokowi atas kemegahan pembangunan, infrastruktur dan kedaulatan Indonesia nampaknya akan bertahan hingga tahun 2019. Bahkan kini di setiap tahunnya ia akan berusaha keras untuk memenangkan hati publik dengan cara-cara instan dan kilat. Maka tugas kita semua untuk terus menagih janji pemerintah yang kini kian disorot dari berbagai bidang, maka yang jadi pembeda pemerintahan hari ini dengan rezim otoritarian Orde Baru adalah mereka sama-sama tidak bisa mensejahterakan rakyatnya.

    )* Penulis adalah Dosen dan Jurnalis, kini tengah mengikuti pendidikan Program S3 di UIN SGD Bandung  




     )* Nanang Rustandi
    AKHIR-akhir ini wacana Kesyariahan dalam setiap aktifitas ummat Islam di Indonesia semakin terasa dan semakin berkembang. Entah karena pemahaman akan Keislaman yang semakin kuat atau memang karena ummat sudah faham dengan isi dan kandungan sesuai Syariat.

    Semakin tinggi konstalasi perpolitikan di Indonesia, terutama jelang pelaksanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibu (DKI) Kota Jakarta, hingga berimbas pada semangat rasa kebersamaan (ghirah) pada kaum muslim di Indonesia, terutama menyikapi kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta (non aktif) Basuki Cahaya Purnama (Ahok) dengan menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51 tentang memilih seorang pemimpin menjadi pemicu umat Islam untuk menggelar aksi beberapa kali.

    Maka dari kondisi itu penulis menelaah dari kacamata teologi dan sosiologi, bagaimana kondisi keberagamaan dalam memandang suatu masalah muncul akibat pengklaiman bahwa apa yang diucapkanya benar atau salah.

    Kalau dikaji secara harfiah, Iksklusif berasal dari bahasa Inggris, "exlusive" yang berarti sendirian, dengan tidak disertai yang lain, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri, semata-mata dan tidak ada sangkut pautnya dengan  yang lain. (John M. Echols dan Hasan Shadily, kamus Inggris-Indonesia, cet. VIII, hal.222). Secara umum eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan pikiran dan diri Islam sendirilah yang paling benar, sementara keyakinan, pandangan, pikiran dan prinsip yang dianut agama lain salah, sesat dan harus dijauhi.

    Tapi perspektif tentang batasan eksklusifisme itu sendiri perlu terlebih dahulu lebih diperjelas agar tidak salah menempatkan istilah. Sebab antara Islam sebagai konsep dan kondisi keberagamaan umat Islam yang plural sangat berbeda. Ketika menemukan fenomena yang menunjukkan adanya ekslusifisme dalam sebagian tubuh umat Islam, kita jangan sampai terjebak untuk memvonis bahwa konsep Islam memang eksklusif. Tapi harus dikembalikan kepada bagaimana metode pemahaman yang mereka terapkan.

    Kelompok Islam Eksklusif  ini bersifat tertutup kaku, jumud, tidak terbuka dengan perkembangan mutakhir dan masih mempertahankan paham ortodoks. Masalah eksklusif dan inklusif merupakan kelanjutan dari pemikiran atau gagasan neo-modernisme kepada wilayah yang lebih spesifik setelah pluralisme.

    Sedangkan Islam Inklusif adalah Islam yang bersifat terbuka. Terbuka tidak hanya masalah berdakwah atau hukum, tetapi juga masalah ketauhidan, sosial, tradisi, dan pendidikan. Hal ini disebabkan karena ada sebagian kelompok atau suku yang beranggapan bahwa semua agama itu benar.

    Seorang Muslim diharapkan menyadari adanya nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang juga ditawarkan dan diajarkan agama lain. Seorang Muslim harus yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah yang paling benar di seluruh alam raya, namun dalam keseharian ia tidak menunjukkan sikap “sok benar” atau “mau menang sendiri”. Hal ini terutama dalam konteks pergaulan sesama manusia yang dalam Islam dikenal sebagai “hablum minannas”.

    Perwujudan komitmen “hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan” memang berat, terutama bagi mereka yang kurang memahami filosofi keberadaan syari’at bagi umat. Kalau hanya sekedar dalam ungkapan itu pasti sangat mudah, tetapi kalau dalam implementasi yang sesungguhnya itulah yang kemudian menjadi persoalan.

    Dengan adanya Islam Inklusif tidak berarti semua ajaran dari agama lain dimasukkan ke dalam ajaran Islam, tetapi ini adalah jalan umat Islam untuk menuju suatu Agama yang di sebut sebagai Rahmatan lil ‘alamin.

    Islam Inklusif muncul tanpa mengahapus nilai kebenaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam agama lain. Islam inklusif juga menunjukkan bahwa tidak ada penyeragaman dan paksaan terhadap agama lain entah dari segi keyakinan ataupun cara beribadah mereka.
    Islam Inklusif juga mengakui adanya toleransi mengenai budaya, adat, dan seni yang menjadi kebiasaan masyarakat dan pandangan Islam inklusif juga mengakui adanya pluralitas mampu meminimalisir adanya konflik antar umat.

    Dengan adanya Islam Inklusif setidaknya kita mampu berbaur hidup rukun dan damai dengan umat agama lain. Sehingga perpecahan antar umat beragama mampu dihindari.

    Maka penulis melihat jika sebutan Islam Eksklusif dan Inklusif memang ada dalam teori keberagamaan kita, seperti ungkapan bahwa hanya agama kita yang benar dan menilai agama orang lain salah, dan ada yang menilai jika teori semua ajaran agama-agama tujuanya benar. Maka jika Basuki Cahaya Purnama (Ahok) menilai inklusif maka dia seharusnya tidak usah memberikan penilain terhadap pandangan agama lain, karena pasti ajaran utamanya untuk mengajak kepada kebenaran.

    Selain itu, jika seorang muslim mengetahui ada teori Islam Eklusif dan Inklusif maka akan bisa menemukan titik temu dengn cara diskusi antar pemeluk agama merupakan bentuk toleransi yang kini sudah di terima oleh masyarakat. Contohnya jika suatu daerah ingin menunjuk salah satu di antara mereka untuk jadi pemimpin, maka di butuhkan musyawarah agar keputusan tersebu diterima oleh semua pihak. Selain itu toleransi saling menghormati jika salah satu agama menjalankan puasa atau hari-hari besar.

    Selain itu saling bertukar pikiran seperti ini sangat penting karena pemikiran setiap agama yang berbeda kemudian disatukan dalam sebuah diskusi, maka akan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Tidak membanding-bandingkan kelebihan dan kekurangan antar agama.

    Saling menghormati jika salah satu agama sedang beribadah. Dan masih manyak lagi toleransi-toleransi yang bisa diterapkan agar dapat hidup dengan damai walaupun berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan (agama). Wallahu a'lam bil murodi.

    )* Penulis adalah Dosen dan Jurnalis, kini tengah mengikuti pendidikan Program S3 di UIN SGD Bandung  

    *) Nanang Rustandi
    BEGITU berseliweran berbagai informasi dan berita di era Jaman Now. Semua harus disortir mana yang benar-benar informasi baik dan informasi sampah.

    Akhir-akhir ini bisa dibilang sejak gadget bisa dimiliki setiap orang, berbagai aplikasi sudah begitu dekat dan tinggal digerakan ujung telunjuk, sejak saat itu pula informasi sudah dekat dengan mata manusia. 

    Harga data pulsa yang semakin terjangkau, maka sejak saat itu pula berbagai tulisan baik lewat short message service (sms), Line, Whatsapps, Instagram hingga yang terbaru Tado (aplikasi tanya jawab berbasis video pertama buatan anak bangsa) bermunculan, bahkan bayi baru lima bulan nongol ke dunia sudah bisa melirik handphone yang dipegang ibunya saat menyusui, anak taman kanak-kanak (TK) juga sekarang sudah pada bawa barang yang dikenal di dunia modern, bahkan postmodern sebagai dewa yang sangat membantu melebihi dari apapun.

    Hingar bingar politik atau politisasi di dunia, regional dan Indonesia, keberadaan media sosial lewat handphone sangatlah menjanjikan untuk dijadikan kampanye propaganda. Apapun yang baik dan buruk tidak mudah untuk dibedakan, semua hampir mirip-mirip sama, orang bisa terjerumus masuk lewat doktrin untuk mengikuti kelompok tertentu yang dengan mudah untuk bisa dihasut.

    Media sosial memang jadi corong yang mudah untuk kelompok tertentu memudahkan mencapai tujuan yang diinginkannya. Tapi ada pula yang sangat terbantu karena dengan sangat mudah orang melakukan transaksi dan jual beli secara online.     

    Hingar bingar media sosial dan pemberitaan itu seperti merujuk pada pandangan kaum positivis yang mendefinisikan bahwa berita adalah refleksi dan pencerminan dari realitas. Jadi sebenarnya kalau mengkaji pada definisi tersebut telah dengan jelas jika ucapan ajakan ataupun tulisan apapun yang kemudian orang munculkan dalam media sosial maka itupun memiliki pengertian berita.

    Berita adalah mirror of reality, karena harus mencerminkan realitas yang hendak diberitakan. Dalam bahasa Carey: News is not information but drama. it does not describe the world but portrays an arena of dramatic forces and action; it exist solely in historical time; and it invites our participation on the basis of our assuming, often vicariously, society. (Boston: Unwin Hyman, 1989).

    Meski begitu definisi berita merupakan refleksi dari keadaan yang sebenarnya, ditolak oleh kaum Konstruksionis yang memandang berita adalah hasil dari konstruksi sosial di mana selalu melibatka padangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. 

    Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai. Proses pemaknaan selalu melibatkan nilai-nilai tertentu sehingga mustahil berita merupakan pencerminan dari realitas. Realitas yang sama bisa jadi menghasilkan berita yang berbeda, karena ada cara melihat yang berbeda (dalam Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, Eriyanto, 2002).

    Jika mengkaji dari pembahasan di atas, sebenarnya penulisa tidak ingin terlalu jauh membahas tersebut, karena ini bukan dikhususkan untuk sebuah materi ilmiah atau untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah tertentu, tetapi penulis ingin menjelaskan jika sebuah perusahaan media saat ini harus benar-benar bersaing dengan yang namanya membuat berita yang benar dan bukan hanya berita karangan atau menyesatkan 'Hoax'.

    Setiap perusahaan media baik cetak maupun elektronik saat ini terus berlomba-lomba menyuguhkan berbagai informasi yang dihimpun para jurnalisnya yang benar-benar berkualitas dan dibaca khalayak banyak, tentunya harus berbeda dengan tampilan dan konten yang ada di media sosial itu.

    Berita yang sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat, berimbang dan bisa dipertanggungjawabkan merupakan tugas perusahaan media untuk menampilkannya secara menarik. Sebab orang saat ini sudah jenuh dengan berbagai informasi yang tidak berbobot dan hanya menampilkan untuk membuat orang senang.

    Era saat ini merupakan era digital yang kata orang-orang era millenial 0.4 (Bambang Sugiharto: 2017) merupakan dimana era manusia sudah dipenuhi oleh alat-alat elektronik canggih dan memudahkan orang untuk melakukan apapun.

    Lagi-lagi penulis ingin kembali mengungkapkan, jika keberadaan media cetak dimana penulis juga seorang praktisi media cetak yang sudah hampir menginjak 17 tahun mengalaminya senang dan ketirnya mengelola sebuah perusahaan pers yang membutuhkan kesabaran dan keuletan yang luar biasa.

    Ya di hari berdirinya Harian Radar Cianjur (Grup Radar Bogor) yang ke 5 ( 2 Februari 2013-2 Februari 2018) terus berusaha untuk bisa menampilkan informasi dan menyuguhkan berita yang sesuai fakta dan berimbang sesuai Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 dan turunannya berupa Kode Etik Jurnalistik (KEI).   

    Di hari jadinya yang bisa dibilang usia Emas, menjadikan Radar Cianjur harus benar-benar mengakar dan bisa dibaca semua kalangan. Media yang berdiri dari tangan-tangan yang konsisten dengan menampilkan informasi yang benar dan berimbang, menjadikan media dengan taglane 'Lebih Cepat, Lebih Berkualitas' untuk benar-benar sampai pada tangan pembaca sepagi mungkin dan berkualitas bisa menjadi referensi bagi setiap pembacanya. Kami yakin kami akan tetap menjadi yang terbaik ketika kami menyuguhkan berita yang benar-benar bisa diterima pembaca, untuk itu hingga usianya ke 5 dan pada hari-hari yang akan datang kami yakin "Kami Ada Karena Kami Dibaca".(*)

    *) Penjab Redaksi/HRD Radar Cianjur dan Akademisi di PTS Cianjur.     

    ,

    Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz sosialisasikan 4 pilar kebangsaan terhadap ratusan kiai dan ustad

    CIANJUR-Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz sosialisasikan 4 pilar kebangsaan terhadap ratusan kiai dan ustad pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Cianjur. Sosialisasi dilakukan di Pondok Pesantren Almusri Ciranjang, Rabu (14/3).

    Dalam kesempatan itu, Neng Eem mengingatkan peran para kiai dan pondok pesantren sebagai garda terdepan dalam memberikan keamanan terhadap masyarakatan.
    "Ini untuk memperkuat kebangsaan di lingkungan pondok pesantren," ujarnya.

    Menurut anggota komisi V ini, para kiai dan ustad sangat penting dalam menyerang kelompok-kelompok radikal yang selama ini terus berkembang.

    "Para ustad dan ajengan senentiasa menjaga jangan sampai ada faham radikalisme. Selain itu juga menjaga pesantren, serta mesjid di lingkungan masing-masing," tambahnya.

    Selain itu, Neng Eem juga mengingatkan kepada para kiai untuk tidak khawatir dengan isu-isu yang belakangan sempat menyuat, yakni tentang kekerasan terhadap ulama.

    "Masalah kekerasan tidak perlu dikhawatirkan. Karena kakikatnya kiai itu tidak menyukai terhadap kekerasan," pungkasnya.(cr4)

    ,

    Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, sosialisasikan empat pilar terhadap ratusan warga dan para generasi muda serta para santri di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jumat (16/3/2018).

    CIANJUR-Empat Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45, terus disosialisasikan, untuk memperkokoh nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan di kalangan masyarakat terutama generasi muda dan para santri.

    Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, gelar seminar anggota badan anggaran DPR dalam sosialisasikan empat pilar terhadap ratusan warga dan para generasi muda serta para santri di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jumat (16/3/2018).

    “Generasi muda itu masa depan bangsa. Maka pada generasi muda lah, empat pilar kebangsaan ini menjadi warisan yang harus terus dihidupkan,” ungkap Anggota DPR daerah pemilihan Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor ini.

    Neng Eem menegaskan, empat pilar kebangsaan saat ini kurang menjadi perhatian bagi para pemuda. Padahal empat pilar kebangsaan menunjukkan patriotisme atau cinta tanah air bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Sosialisai ini, bukan sekedar mengajak masyarakat menghafalkan Pancasila saja. Tapi menumbuhkan kesadaran nasionalisme,” imbuhnya.

    Masih kata Neng Eem, saat ini masyarakat banyak dilanda permusuhan antar golongan, dan maraknya aksi teror yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

    “Kita harus menjaga diri agar tidak terpengaruh hal-hal yang dapat mengancam persatuan, dengan memahami empat pilar kebangsaan,” ungkapnya.

    Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terhasut dengan isu-isu yang menyesatkan di media sosial yang terus mengadu domba antar anggota masyarakat, golongan, agama dan ras.

    “Upaya memecah belah bangsa kita untuk menghancurkan NKRI semakin terasa belakangan ini, karena itu masyarakat perlu dibentengi dengan memperkuat ideologi dan membangkitkan kembali rasa nasionalisme yang mulai memudar,” pungkasnya.(jun)


Top