KWC Dipermak, Kucurkan Dana Rp 18 M



PERLU PENATAAN : Areal parkir bus di sekitar KWC. Selama ini, lokasi KWC tampak semrawut dan kumuh. FARHAAN/RADAR CIANJUR

CIPANAS -Kawasan Wisata Cibodas (KWC) yang selama ini tampak semrawut dan kumuh, tak lama lagi bakal berubah. Melalui dana Bantuan Provinsi Jawa Barat (Banprov) senilai Rp 18 miliar, kawasan wisata di kaki gunung itu bakal akan ditata. Rencananya, penataan KWC akan dilakukan tahun ini.

Sekdes Cimacan Syarifudin menuturkan, penataan KWC bisa terwujud setelah dilakukan penyampaian konsep penataan oleh Kades Cimacan kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan secara langsung.

"Alhamdulilah, kami mendapatkan informasi dari Pemkab Cianjur, penataan Cibodas sudah masuk ke dalam rencana pembangunan tahun ini dengan nilai Rp 18 miliar. Dana tersebut bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jabar," jelasnya kepada Radar Cianjur, kemarin.

Dia mengakui, penataan ini dilakukan di zona 1 hingga 5 areal KWC. Penatan sendiri dilakukan di tanah Pemkab Cianjur. "Luasnya sekitar 17 hektare," tambahnya.

Diakuinya, penataan ini memang sudah sangat dinantikan sejak lama oleh masyarakat Cimacan. Lantaran, areal KWC ini merupakan fasilitas umum. Bahkan pada 2003, Presiden RI Megawati Soekarnoputri kala itu sudah merencanakan pembangunan dan penatanaan KWC namun baru terealisasi saat ini.

"Selama ini areal KWC ini memiliki kondisi sosial yang kurang baik, warung di areal KWC menjadi rumah tinggal dan kumuh. Hal ini sudah berlangsung selama puluhan tahun," terangnya.

Pihaknya sangat berharap, pada penataan nanti Pemdes Cimacan bisa ikut dilibatkan dalam pembahasan konsepnya. Sehingga penataan bisa lebih maksimal, dan sesuai dengan keinginan warga.

Tokoh Masyarakat Cipanas Ade Kosasih menjelaskan, harus ada keterpaduan antara leading sektor di daerah KWC seperti TNGGP, Dinas Pariwisata dan KRC, setelah pembangunan dan penataan nanti. Sehingga masyarakat dan wisatawan tidak merasa diambil retribusi terus menerus dengan terpisah, dan dipersulit.

"Harusnya ada sosialisasi ke masyarakat mengenai proyek itu karena pembangunannya menggunakan dana pemerintah. Selain itu dampak dari proyek itu harus diperhitungkan dengan matang, jangan sampai berdampak buruk terhadap lingkungan," tambahnya.

Dia mengakui, warga pastinya mendukung penataan itu selama bisa dirasakan masyarakat umum. 

"Makanya kami harapkan sosialisasi menyeluruh secara terpadu oleh pemerintah," jelasnya.

Ia meminta agar proyek tersebut tidak dilaksanakan seperti yang sebelumnya. “Dulu sempat ada pembangunan kios, tetapi sudah pembangunan malah tidak bisa dimanfaatkan. Itu karena konsep dan aplikasi yang salah, apalagi penataan yang sekarang melalui dana banprov sehingga harus bisa dipertanggung jawabkan dengan jelas dan transparan," pungkasnya. (fhn)


Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top