Kombinasikan Penindakan dan Pencegahan



ER

MARAKNYA penyalahgunaan narkoba memang membuatnya layak dicanangkan sebagai kondisi darurat. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Ditjen Pemasyarakatan menunjukan betapa besarnya mereka yang terperosok dalam jurang narkoba.

Selama 2015, setidaknya ada 102 kasus narkotika dengan 202 tersangka. Jumlah sabu-sabu yang berhasil diamankan mencapai 1,7 juta gram sabu-sabu kristal, 1.200 mililiter sabu-sabu cair dan 606 ribu butir ekstasi. Kabag Humas BNN Kombespol Slamet Pribadi mengatakan, dengan penangkapan kasus yang begitu banyak, jumlah pengguna narkotika juga tetap fantastis. "Kalau jumlahnya pengguna diprediksi sampai 5 juta orang," paparnya. 

?Bahkan, sebenarnya diprediksi penyelundupan narkotika jauh lebih banyak dari pada yang terungkap. Hal tersebut tentu membuat BNN terus berupaya keras. "Kami upayakan kombinasikan pencegahan dan penindakan," tuturnya. 

Kalau hanya penindakan saja, maka permintaan atas narkotika tetap tumbuh. Karena itu, penanganan? kasus narkotika memang tidak bisa dilakukan sendirian. "Semua penegak hukum harus bekerja sama," paparnya. 

Makin meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba menjadi semacam bola salju. Kehadiran para penyalahguna narkoba menyebabkan overkapasitas penjara di Indonesia. Pada Mei lalu, di seluruh penjara di Indonesia terdapat 128.262 narapidana. Dari jumlah itu, tercatat ada 57.017 narapidana kasus narkoba. Mereka terdiri dari 36.805 pengedar dan bandar serta 20.212 pengguna.

Direktur Eksekutif Central for Detention Studies Gatot Goei mengatakan, meningkatkan jumlah pengguna narkoba memang menjadi penyumbang overkapasitas penjara. ''Overkapasitas inilah yang kerap menjadi sumber masalah di lapas, salah satunya kerusuhan,'' kata Gatot.

Tingginya jumlah pengguna narkoba yang akhirnya dipenjarakan menyebabkan narkoba justru kerap beredar di dalam lapas. ''Secara tidak langsung lapas menjadi pasar yang potensial bagi para pengedar dan bandar untuk mengedarkan narkoba. Apalagi di lapas tidak ada fasilitas rehabilitasi untuk pengguna yang kecanduan,'' terang peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu.

Beredarnya narkoba di lapas juga tak lepas dari integritas petugas dan teknologi pencegahan di penjara yang masih kurang. Pemerintah kini berupaya memecahkan persoalan ini. Kementerian Hukum dan HAM telah mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap PP 99 / 2012. PP ini mengatur pengetataan pemberian remisi terhadap narapidana kasus narkoba, terorisme dan korupsi. (gun/idr/sof)?


Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top