Amburadul, KIP tak Tepat Sasaran

FOTO: IYAZ/ RADAR CIANJUR
BERANTAKAN: Keberadaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Sawahgede dinilai belum tepat sasaran.




CIANJUR- Distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) nampaknya masih banyak melahirkan kendala. salah satunya distribusi KIP di Keluarahan Sawahgede yang dinilai belum tepat sasaran. Hingga kemarin, masih ada 16 KIP di keluarahan Sawahgede yang dinilai salah tak sesuai dengan peruntukannya.

Kasi Kesra Kelurahan Sawahgede, Denden Denaningsih memaparkan, berdasarkan pengumpulan data di tahap I tahun 2016, ada sebanyak 4253 KIP yang harus diberikan kepada warga kelurahan Sawahgede. Namun, hingga tahap IV bulan ini, masih ada 16 KIP yang dinilai salah. Pasalnya, belasan kartu itu tak sesuai dengan kondisi anak atau siswa-siswi yang bersangkutan.

"Datanya perlu diverifikasi karena penerimanya sekarang sudah bukan SD lagi tapi sudah SMA," ujarnya kepada Radar Cianjur. Padahal, secara teknis, tahap I dan II, kelurahan  atau desa tak pernah dilibatkan. Artinya, penyebaran KIP langsung dari pusat dan diberikan serta dibagikan langsung kepada masyarakat melalui Kantor Pos setempat.

Sedangkan pada tahap III dan IV, KIP diberikan kepada pihak kecamatan lalu dibagikan kepada desa dan kelurahan. perlu diketahui, KIP ditujukan kepada masyarakat yang dinilai kurang dan tidak mampu. Pada umumnya, KIP sangat efektif digunakan untuk memangkas sejumlah biaya yang besar sat masuk sekolah atau tengah menjalani kegiatan belajar mengajar bangku sekolah.

"Kendala lain timbul karena masyarakat yang dulunya mampu ada yang sekarang tidak mampu, begitu juga sebaliknya," ungkap Kasi. Masalah lain yang dinilai memperparah pembagian KIP yaitu banyak siswa yang bersangkutan sudah bergantian jenjang sekolah.

"Kalau SD yang hanya untuk SD. Kalau untuk SMP dan SMA harus diganti lagi peruntukannya," tutur Denden. Belum cukup sampai di situ, bahkan pembagian KIP dinilai telat apalagi di tingkat SMA. Pasalnya, ada sejumlah anak yang dinilai sudah lulus dan sudah bekerja.

Untuk itu, menurutnya, perlu ada verifikasi khusus yang melibatkan semua pihak. "KIP yang salah dan yang ada di desa atau kelurahan akan dikembalikan ke Dinsosnakertrans," katanya. (yaz)     


Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top