Kembalikan Gairah Pasar Rakyat



CIANJUR - Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Cianjur masih menggodok sejumlah penyelarasan bersama instansi terkait jelang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cianjur tahun 2016. Lembar demi lembar naskah hasil rapat koordinasi bersama instansi terkait usai dikaji hingga menghasilkan beberapa poin penting untuk dilaporkan kepada Unsur Pimpinan Dewan dalam sidang Paripurna hari ini.

Berdasarkan rapat koordinasi dengan instansi terkait di Ruang Rapat Gabungan II DPRD Cianjur pada Senin (29/8) kemarin, Pansus II menghasilkan beberapa rancangan sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah mengenai penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kawasan Cianjur. Raperda disusun berdasarkan kewenangan, substansi dan prosedur yang berlaku.

Herry menyebut, kondisi awal minimarket di Cianjur berdasarkan data yang ada di Perizinan kurang lebih ada 151 minimarket dan diperkirakan ada sekitar 30 persen bermasalah izinnya. Selain itu, Tertanggal 10 Agustus 2016, Bupati melakukan penghentian sementara (moratorium) izin pendirian minimarket di Cianjur, mengingat sudah sangat menjamurnya minimarket serta persebarannya yang belum merata.

"Eksekutif mengeluarkan hak inisiatifnya untuk mengajukan Raperda perubahan Perda nomor 7 tahun 2011 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pansus menyerap informasi dan menekankan kesiapan serta keseriusan eksekutif dalam melakukan implementasi. Turut hadir dalam diskusi Bagian Hukum Pemkab Cianjur, Disperindag, perizinan satu atap, Distarkim dan Satpol PP," papar Herry kepada Radar Cianjur, Senin (29/8).

Secara subtansi, masih kata Herry, Raperda Perubahan tersebut memiliki semangat dan keberpihakan terhadap keberadaan dan perkembangan UMKM serta Pasar Rakyat. Bahkan dalam Raperda tersebut Pansus membuat sejumlah penambahan seperti perubahan judul dan istilah. Dari sebelumnya berlabel Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat, serta toko modern menjadi toko swalayan.

"Pengelolaan pasar rakyat dikelola oleh BUMD. Sementara menunggu Perda khusus kaitan itu, saat ini masih dikelola terlebih dahulu oleh Disperindag. Untuk toko swalayan seperti minimarket, jaraknya diatur minimal 500 meter dengan Pasar Rakyat dan UMKM," imbuh politisi Partai Demokrat tersebut.

Bukan hanya itu, Herry menambahkan, menjamurnya minimarket hingga berjarak sangat dekat. Jika sebelumnya antar minimarket hanya berjarak 500 meter, kini minimal harus 1.000 meter. Pusat perbelanjaan dan toko swalayan juga memiliki beberapa kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. Sedikitnya 14 poin kewajiban dan delapan larangan harus dipatuhi.

"Jika melanggar maka akan mendapatkan sangsi tegas dari mulai teguran lisan, tulisan, penghentian usaha sementara/tetap, pencabutan izin, denda administratif dan sanks lainnya," tegas dia.
Guna memperjelas pembagian sektor, secara nomenklatur, definisi dan batasan pusat perbelanjaan serta toko swalayan nantinya akan semakin diperjelas. Pusat perbelanjaan mengarah pada mall, plaza, shoping centre, trade centre, kawasan pertokoan, kawasan ruko dan kawasan grosir. Sementara toko swalayan mengarah pada minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket dan perkulakan.

"Dalam rapat Pansus juga dibahas tentang adanya penambahan Bab Kerjasama usaha dan kemitraan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, kewajiban dan larangan. Kerjasama kemitraan tersebut dalam upaya menghidupkan UMKM di Cianjur diantaranya dalam bentuk pemasaran hasil produk UMKM dan penyediaan lokasi usaha serta ketentuan lainnya," papar Herry.

Berdasarkan hal tersebut, otomatis produk UMKM akan digenjot. 80 persen barang dagangan produksi dalam negeri wajib diperdagangkan, sementara 20 persen sisanya merupakan produksi lokal Cianjur. Kaitan ketentuan peralihan, lanjut Herry, izin usaha berlaku sampai habis izin usaha tersebut sebelum Perda selanjutnya diterapkan. Semua pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus melakukan izin usaha kepada kepala PTSP paling lambat enam bulan terhitung sejak diberlakukannya Perda ini.

"Sedangkan kaitan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar, saat ini semua pasar di Cianjur dikenakan tarif yang sama. Namun pada prinsipnya bupati mampu melakukan kebijakan khusus kaitan tarif tersebut dengan kisaran Rp2 ribu per hari untuk retribusi toko dan Kios, serta Rp1.500 per hari untuk Los. Tidak ada penambahan besaran tarif retribusi, dilakukan perubahan karena adanya perpindahan pasar Bojongmeron dan pasar induk serta dihapusnya pasar hewan Ciranjang," pungkas Herry. (lan)


Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top