Pemkab Harus Pangkas Anggaran


* Pusat Pangkas APBNP Hingga Rp133 Triliun

CIANJUR-Langkah pemangkasan anggaran dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Satu pekan dilantik jadi Menkeu, Sri menegaskan bahwa APBN Perubahan (APBNP) 2016 terlalu ambisius.

Langkah mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mendapat sorotan berbagai kalangan tak terkecuali sejumlah pengamat di Kabupaten Cianjur.

Pakar Hukum Tata Negara, Dr Dedi Mulyadi menyebutkan, kebijakan tersebut sejatinya harus diterapkan sesegera mungkin oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Secara ekonomi, menurut Dedi, pembangunan infrastruktur di daerah sudah mandeg dilakukan sejak era orde baru. Baru di era pemerintahan Joko Widodo sekarang ini pembangunan infrastruktur kembali dilakukan, biarpun menyisakan utang luar negeri.

“Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik. Harus didorong bersama oleh semua stakeholder sebagai stimulus dalam menyongsong pemerintahan baru Kabupaten Cianjur yang sedang menggenjot pembangunan infrastruktur,” tegas akademisi Universitas Suryakancana Cianjur (Unsur) tersebut.

Ia pun tak memungkiri, beberapa pihak yang belum siap dalam masa transisi akan muncul berbagai dinamika yang mewarnai, mulai dari penurunan produktivitas, perombakan, hingga perlawanan.
Namun, Dedi berharap, setiap kebijakan yang dilakukan akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur.

“Perlu diingat, setiap kebijakan adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya rasa itu yang paling penting. Jangan sampai uang negara dialokasikan untuk sesuatu yang kurang berdampak kepada masyarakat dan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, itu tidak fair,” ungkapnya.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani sendiri melakukan langkah merombak APBNP yang didesain Menkeu sebelumnya, Bambang Brodjonegoro, diyakni bahwa penerimaan pajak hingga akhir tahun ini tidak akan mampu memenuhi target.

Dia pun mengajukan proposal pemangkasan anggaran, baik di pusat maupun jatah transfer ke daerah. Pemangkasan anggaran tersebut disepakati dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu (3/8) kemarin. Bila dalam APBNP lalu anggaran kementerian dipangkas Rp50 triliun, kali ini pemotongannya lebih besar.

Sri menekan angkanya lagi hingga Rp133 triliun. Langkah-langkahnya adalah mengurangi belanja Rp65 triliun di kementerian dan lembaga serta transfer daerah Rp68,8 triliun.

Dalam APBNP 2016, penerimaan pajak ditargetkan Rp1.539,2 triliun. Dia memprediksi, penerimaan pajak kurang Rp219 triliun dari target atau sekitar Rp1.320 triliun. Di APBNP 2016, belanja negara ditargetkan Rp2.082 triliun.

Dengan pemangkasan terbaru, belanja negara yang diajukan versi Sri Mulyani adalah Rp1.949 triliun. Defisit anggaran diperkirakan meningkat dari 2,35 persen Produk Domestic Bruto (PDB) menjadi 2,5 persen PDB. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Menko Perekonomian dan kepala Bappenas menyisir daftar belanja seluruh K/L. Setelah itu, baru ditetapkan sektor mana saja yang akan terkena efisiensi.

Untuk daerah, dia menyebut pengurangan itu ada pada bagi hasil. Karena penerimaan di sektor pajak diperkirakan lebih kecil, penerimaan dana bagi hasil di daerah juga dikurangi. Efisiensi itu, tanpa mengurangi komitmen pemerintah untuk menunjang kebutuhan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, belanja pendidikan termasuk tunjangan profesi guru dan belanja kesehatan. Selebihnya, pihaknya akan mengupayakan agar APBN tetap bisa percaya diri sehingga ada cukup ruang untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Ani menguraikan, penghitungan penerimaan untuk APBNP 2016 yang disetujui DPR masih menggunakan basis angka yang cukup tinggi. Basis angka tersebut diambil dari anggaran 2014 dan 2015. Padahal, realisasi penerimaan pajak dua tahun belakangan juga meleset. Dia menyebutkan, pada 2014 realisasi penerimaan lebih rendah Rp100 triliun dari target. Pada 2015 kekurangannya malah lebih besar, yakni Rp248,9 triliun. Hal itu merupakan dampak kondisi ekonomi secara umum.(lan/net)


Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top