Buru Orang Asing di Cianjur

CIANJUR- Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman menggelar rapat tertutup di ruang kerjanya, kemarin (24/1). Agenda rapat tersebut sebagai salah satu upaya tindak lanjut hasil rapat koordinasi Tim Pengawas Orang Asing (POA) Kabupaten Cianjur, Senin (16/1) lalu. Berdasarkan rapat itu pula, Badan Kesbangpol ditunjuk sebagai fasilitator. Seperti diketahui, Tim POA Kabupaten Cianjur melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora), Dinas Kesehatan (Dinkes), Kantor Imigrasi, serta unsur TNI-Polri.

Kepala Kesbangpol, Dadan Harmilan menuturkan, pasca menjalin komunikasi dengan Wakil Bupati, tim tersebut bakal segera bergerak. Dadan menyebut, hingga bulan depan, Tim PAO Kabupaten Cianjur bakal segera terjun. Terlebih dalam menyoroti banyaknya Tenaga Kerja Asing yang ada di Cianjur.

"Yang sampai sekarang masih belum komunikasi itu Kantor Imigrasi. Kalau sudah diundang dan masih belum ditanggapi juga, kita tetap bergerak. Dalam waktu dekat ini, kita pasti terjun ke lapangan untuk melakukan monitoring," tegas Dadan kepada Radar Cianjur, kemarin.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Kewaspadaan Dini Daerah Kesbangpol Cianjur, Yus Ruslan sebelumnya menjelaskan, dasar hukum pembentukan Tim PAO Kabupaten Cianjur merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 49 tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah serta Permendagri nomor 50 tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah.

"Salah satu titik yang menjadi sorotan adalah kawasan Kota Bunga Cipanas. Sementara itu dulu. Yang susupan-susupan di pelosok itu belum teridentifikasi. Kita juga mengawasi perpindahan imigran timur-tengah yang diamankan dari Bogor. Ditambah beberapa TKA yang bekerja di pabrik," tandasnya.

Diwawancarai terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) Cianjur, Dwi Ambar Wahyuningtyas melalui Kasi Tenaga Kerja Luar Negeri, Ahmad Ubaidillah menjelaskan, mekanisme visa TKA terlebih dahulu diatur oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja. Ubaidillah memaparkan, di Cianjur sendiri terdapat 77 TKA yang berasal dari Korea, Taiwan, Jepang, Tiongkok, Malaysia dan Syria.

"Seluruhnya itu yang tercatat di Disnakertrans. Yang tidak tercatat kami tidak tahu. Oleh karena itu, akan kita lakukan juga pendataan ulang bersama Tim PAO dalam waktu dekat ini. Kami tegaskan, yang memang bekerja harus memiliki Visa kerja, bukan Visa wisatawan. Kalau tidak sesuai, kami koordinasi dengan imigrasi agar TKA yang nakal itu dideportasi," tegas Ubaidillah saat diwawancarai di ruang kerjanya, kemarin.

Masih kata Ubaidillah, para TKA tersebut hanya boleh mengajukan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) mulai dari enam bulan sampai satu tahun. Mereka harus pulang terlebih dahulu ke negaranya masing-masing pasca jeda waktu tersebut, baru mengajukan kembali untuk bekerja di Indonesia.

"Kebanyakan dari mereka itu tenaga profesional yang gajinya cukupu besar, bukan tenaga operasional. Selain itu, para TKA yang bekerja di pabrik tidak diperbolehkan menjabat di posisi yang berkaitan dengan personalia," imbuh Ubai menandaskan. (lan)


Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top