Bikin KTP-KK Masih Dipungli


CIANJUR-Warga Desa Cidadap, Kecamatan Campaka, Cianjur Selatan (Cisel), merasa keberatan sekaligus mengeluhkan adanya surat intruksi dari pihak desa setempat. Pasalnya, untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), harus ada pembayaran alias pungutan liar (punli) sekitar Rp40 ribu per jiwa.
Salah satu, Ketua RT di Kampung Sindangasih, Desa Cidadap Kecamatan Campaka Cianjur, Yayan membenarkan, seakan ada penekanan diwajibkan harus membayar. Itu, namanya berarti pungli. Pemberitahuan disampaikan tepatnya, pada tanggal 5 Agustus 2016. Warga tentunya merasa heran, melalui surat edaran disampaikan.
"Karena, itu terlalu mahal dan menjadi pertanyaan untuk apa uang tersebut. Selain itu, pembayarannya tidak disertai kwitansi atau bukti jelas. Kalau memang ada itu ada bukti seperti serah terima pembayaran dari pihak desa," akunya, kepada Radar Cianjur.
Yayan menyambungkan, adanya pungli mendidik atau mencontoh tidak benar, sudah berapa jiwa warga telah melakukan pembayaran. Perlu diketahui, ada beberapa dugaan kejanggalan disoroti. Selain pungli perekaman KTP dan KK, hasil pantauan informasi, cendrerung ada dugaan penyelewengan anggaran. Setiap pencairan anggaran, tidak ada pemberitauan terkait pembangunan, pembelian barang untuk sarana dan prasana harus dibeli.
"Salah satu contohnya seperti, duit dana RT yang dipergunakan untuk pembelian barang-barang kebutuhan. Pemotongan ada, barang yang dibelinya tidak ada," ujarnya.
Menurutnya, ini merupakan kritik untuk membangun, tidak ada hal atau niatan lainnya. Misalnya, duit anggaran kucuran diberikan oleh pemerintah.
"Banyak sekali kejanggalan, padahal jelas ada dana bantuan untuk masyarakat maupun melalui pembangunan kemajuan di daerah sini," tuturnya, Minggu (26/2).
Dilain pihak, salah satu warga, Beben (63) warga setempat menyebutkan, pihak desa mewajibkan untuk pembuatan KTP dan KK dipungut biaya. Saat itu, pemberitahuan tersebut dihadiri secara langsung sedikitnya ada empat Ketua RW, 34 Ketua RT dan BPD. Biaya tersebut, dikatakan untuk biaya administrasi.
"Dipinta untuk perekaman. Namun, pembayaran tidak disertai dengan kwitansi pembayaran. Padahal, sudah jelas Pemerintah Daerah (Pemkab) telah melayangkan surat, bahwa untuk pembuatan KTP dan KK tidak dipungut biaya atau di gratiskan," tandasnya.(mat)


Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top