PN Cibinong Tolak Gugatan Jalan Rusak


METROPOLITAN – Gugatan kasus jalan rusak kepada Pemerintah Kabupa­ten (Pemkab) Bogor berakhir. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Cibinong memu­tuskan gugatan yang diprakarsai warga negara atau Citizen Law Suit (CLS) tak dapat diterima. Sebab, seluruh materi pokok gugatan yang disidangkan di Ruang Sidang Purwoto Ganda Subrata PN Cibinong tidak memenuhi persyara­tan administratif.

Dalam bacaan putusan sidang yang dipimpin Ketua Majelis Eko Julianto serta dua hakim anggota Zaufi Amri dan Tira Tirtana, diketahui jika gugatan diajukan dalam jangka waktu yang terlalu pendek, yakni selama enam hari setelah penggugat melayangkan somasi atau notifikasi kepada para tergugat. Padahal, seharusnya gugatan dilayangkan ke pengadilan setelah 60 hari somasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMH/2013 tentang pemberlakukan pedoman penanganan perkara. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah tergugat, melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana diminta penggugat.
Tak hanya itu, majelis hakim juga menyoroti keterangan tujuan surat somasi dilayangkan. Surat somasi sembilan warga ini hanya ditujukan secara khusus kepada tergugat I, yakni Bupati Bogor. Sedangkan untuk Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor sebagai tergugat II dan tergugat III yakni DPRD Kabupaten Bogor, hanya bersifat tembusan. Padahal, surat somasi seharusnya ditujukan secara khusus kepada masing-masing tergugat. Atas beberapa alasan tersebut, majelis hakim menilai gugatan para penggugat belum saatnya diajukan atau prematur. ”Menyatakan gugatan tidak dapat diterima, kedua menghukum para penggugat membayar perkara sebesar Rp1.406.000,” kata Eko saat membacakan surat putusan Nomor 140/PdtG/2016/PNCibinong.
Menanggapi hal itu, Kuasa hukum penggugat Zentoni mengaku keberatan atas keputusan majelis hakim. Menurut dia, persoalan ini berkenaan dengan jalan bukan berkaitan dengan lingkungan hidup. “Ini sangat keliru. Pertimbangan hukum itu tidak tepat, mengaitkan perkara lingkungan hidup ke perkara jalan rusak,” kata Zentoni.
Atas keputusan ini, dilanjutkan dia, pihaknya akan mengajukan banding serta melaporkan Majelis Hakim ke Komisi Yudisial. Sebab, seharusnya gugatan ini bisa lanjut karena telah diperkuat fakta-fakta banyaknya jalan rusak di Kabupaten Bogor. Apalagi, langkah somasi atau notifikasi sudah diajukan pihaknya sebelum mengajukan gugatan ke PN Cibinong. “Kami akan banding dan melaporkan ke komisi yudisial. Kalau untuk jangka waktu tidak ada batas waktunya, yang penting sebelum gugatan diajukan harus melakukan atau mengajukan terlebih dahulu notifikasi atau somasi dan itu sudah sah secara hukum,” ucapnya.
Sedangkan untuk keterangan Bupati Bogor Nurhayanti yang sudah menjawab somasi dari warga itu tidak benar. Karena, sampai detik ini pihaknya belum menerima jawaban atas somasi tersebut. “Sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan jawaban somasi tersebut, itu adalah bohong sama sekali,” ujarnya.
Sementara itu, Kasubag Lisidasi di Setda Kabupaten Bogor atau yang mewakili Pemkab Bogor Ratih Purnamasari berucap syukur atas gugatan yang tak diterima majelis hakim. Sebenarnya jalan rusak itu telah diperbaiki dan sebelumnya sudah direncanakan dalam rencana kerja Pemkab Bogor beberapa tahun sebelumnya. “Sudah dianggarkan, cuma permasalahannya kegiatan itu tidak bisa dikerjakan secara bersamaan. Alhamdulilah, bukannya seneng,” kata Ratih.
Ratih juga meyakinkan, somasi yang dilayangkan warga sudah dibalas bupati, sehingga surat balasan itu sendiri dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. “Sudah dibalas bupati, bahwa jalan tersebut memang sedang dalam proses pengerjaan pihak ketiga, dalam hal ini masuk ke tahap lelang. Kalau kita sebagai pemerintah daerah ada gugatan ya melayani, tetapi kita bekerja sesuai mekanisme,” pungkasnya.

(rez/b/els/dit)


Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top