Wisma Karya Makin Panas



CIANJUR-Sidang gugatan Wisma Karya di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (16/2) diwarnai aksi unjuk rasa.
Masa dari DPD KNPI Kabupaten Cianjur, KONI, Pemuda Pancasila (PP) dan beberapa Ormas lainnya, ikut mengawal proses sidang sembari memberikan orasi.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Cianjur, Supriadi menolak keras terkait gugatan gedung Wisma Karya di Jalan Moch Ali No 53 Cianjur, yang digugat Haryadi Atmaja dengan mengatasnamakan Pengurus Yayasan Perkumpulan Masyarakat Tionghwa Cianjur atau Tionghoa Hwe Koan Tjiandjur.
"Kami, menganggap gugatan terhadap Wisma Karya merupakan bentuk penghianatan terhadap rakyat Cianjur dan pengingkaran NKRI. Ini turun ke jalan bentuk kepedulian sebagai putra daerah Cianjur, upaya perjuangan ini merupakan harga mati," tegasnya.
Menurutnya, gedung Wisma Karya Cianjur sudah tercatat sebagai bangunan Cagar Budaya. Sehingga harus dilindungi dan dipertahankan keasliannnya berdasarkan UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya.
Selain itu, Wisma Karya juga masih dipakai untuk fasilitas atau sarana kegiatan olahraga tenis meja, sebagai tempat pembinaan prestasi di Cianjur
tetap dipertahankan fungsinya
"Penggugat mengaku tahun 1966 saat terjadi gejolak politik telah dilarang berada di tempat tersebut untuk melakukan kegiatan sekolah dan perkumpulan," ungkapnya.
Terpisah, dalam mediasi di Pengadilan Negeri Cianjur. Sekretaris Koni Kabupaten Cianjur Andri Kartanegara mengatakan, penggugat akan mengajukan kepada Pemkab Cianjur, untuk menggunakan gedung Wisma Karya sebagai sekolah Tionghoa.
"Kami, mengajak kepada seluruh masyarakat agar sama-sama bahu membawahu mempertahankan aset rakyat Cianjur, sampai titik darah penghabisan. Kepada pihak penggugat mendesak agar dalam kurun waktu 1x24 jam bisa meminta maaf kepada segenap rakyat Cianjur," ungkapnya didampingi Ketua Koni Cianjur, Ocid saat dihubungi beberapa awak media.
Kuasa hukum tergugat, Deden Muharam Junaedi alias Oden menambahkan, subtansi gugatan Wisma Karya dari para penggugat tidak mendasar dan tidak jelas. Para penggugat saudara Haryadi dan kawan-kawan mengatasnamakan yayasan. Akan tetapi, yayasan tersebut tidak jelas siapa pengurusnya.
"Seharusnya dalam gugatan, kalau mengatasnamakan pengurus yayasan harus sesuai UU yayasan. Ada ketua, sekretaris dan bendahara yang mengajukan gugatan tersebut. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Cianjur, itu bersifat pribadi dan kawan-kawannya itu cacat hukum," terangnya didampingi rekan pengacara lainnya, Aap.
Pengacara Perkumpulan Tionghoa Hwee Kuan Tjianjur (PTHKT), Helly Titi Suwangsih menerangkan, Tionghoa Hwee Kuan ini adalah para keturunan dari pendukung Kuo min tang, yang nasionalis dan kalah oleh pasukan komunis pimpinan Mao She Tung.
"Nah, gugatan warga (PTHKT) adalah keinginan untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Klien kami, merasa ada hak dari perkumpulan Tionghoa Hwee Kuan atas tanah dan bangunan itu sejak 1913," jelas Helly.
Sementara, di lain pihak, salah satu pengacara PTHKT, Inu Jajuli mengatakan, menghendaki kasus gugatan kliennya atas gedung Wisma Karya di pengadilan Negri Cianjur harus dihargai oleh semua pihak sebagai penghargaan terhadap supremasi hukum di negara Indonesia. Ia juga menyesalkan pihak-pihak yang memancing di air keruh dengan menghembuskan isu anti warga keturunan di Kabupaten Cianjur.
"Apalagi diisukan, bahwa Kelompok Hwee Kuan ini sebagai anak keturunan PKI. Ini salah besar, karena klien kami ini leluhurnya musuh komunis China dan pendukung Ciang Kai Sek dari Partai Kuo Min Tang. Seharusnya semua menghargai proses pengadilan yang sedang berjalan. Ini murni gugatan perdata, jangan ditarik-tarik kearah yang berbau Sara," tandasnya.(mat)


Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top