Hanya 76 Desa yang Transparan


CIANJUR-Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Cianjur, menginformasikan, hanya 76 pemerintah desa dari sebanyak 354 desa di Kabupaten Cianjur yang transfaran. Artinya, masih sekitar 278 desa lagi yang tidak transparansi mengenai sejumlah bantaun anggaran yang diterapkan.
Kabid Bina dan Keungan Aset BPMPD Kabupaten Cianjur Juwair menjelaskan, bila ada keterbukaan melalui informasi publik atau transparansi itu dikasih reward Rp5 juta. Tapi, bagi pemerintah desa bisa memampangkan dan terbuka soal pengelolaan anggaran.
"Keterbukaan informasi berbagai hal, yang sudah sesuai aturannya. Tentunya, masyarakat ingin mengetahui banyak mengenai kucuran dana bantuan diterima pihak desa. Jadi, seharusnya dipasang melalui bener atau baliho APBDes. Sehingga, publik bisa mengetahui secara jelas," terang dia saat ditemui di meja kerjanya, Selasa (4/4).
Pihaknya menyebutkan, setiap desa harus bisa menerapkan pengelolaan keuangan bisa bermanfaat bagi kepentingan pelayanan masyarakat. Intinya, publik bisa mengetahui secara gamlang. Jadi pihak desa jangan tertutup harus bisa menjelaskan rinciannya, mewajibkan keseluruh desa bisa transparansi.
Sementara, anggaran bantuan digelontorkan begitu besar harus diterapkan sesuai fungsi dan aturan yang ada. Diantaranya bantuan provinsi (Banprov), Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bantuan kucuran lainnya. Masing-masing bantuan tersebut angkanya begitu fantastik untuk Banprov per tahun 2017 akan cair nanti sekitar Rp 150 untuk pembangunan infrastruktur dan Rp 15 juta Penghasilan Tetap (Siltap). Lalu, ADD tahun 2017 secara keseluruhan totalnya mencapai Rp 164,81 miliar, DD tahun 2017 sekitar Rp 307,2 miliar dan Bantuan Dana Khusus (BKK) sekitar Rp 69,979 miliar.
"Pencarian DD tahun 2017 dibagi dua termen, tahapan pertama 60 persen seitar Rp 184,3 miliar bulan Maret. Lalu, untuk bulan Agustus 2017 sisanya 40 persen sekitar Rp122,9 miliar, itu langsung ditransfer dari pemerintah pusat. Masih delapan desa lagi menunggu laporan kelengkapan jelas masih belum terpenuhi saat ini," terang, Juwair.
Hal lain masih diutarakan, Kabid Bina Keuangan dan Aset BPMPD Kabupaten Cianjur ini menambahkan, bila masih nakal tidak mau memasangkan secara jelas soal APBDes kepada pubik akan diberikan sangsi tegas. Padahal, sebelumnya telah melakukan pembinaan ke beberapa kecamatan.
"Kalau Banprov sekitar Rp 53,100 miliar, dan untuk siltap Rp 5,310 miliar," tandas, Juwair.(mat)


Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top